Mafia Pemilu

Mafia Pemilu. Panitia Kerja Mafia Pemilu di parlemen berencana akan memanggil dan meminta keterangan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati. Hal ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi melaporkan mengenai tindakan Andi yang memberikan surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status Dewi Yasin Limpo dalam rapat pleno KPU.

Saat itu Andi yang memimpin rapat serta menyetujui Dewi Yasin Limpo menjadi anggota legislatif dengan surat MK palsu. Padahal surat palsu itu dikirim melalui faksimili yang diakui MK tak pernah dikirim melainkan lewat dua staf MK.

"Keterangan Andi Nurpati tetap dibutuhkan, karena dia yang memimpin Rapat Pleno KPU waktu itu," ujar Anggota Panja dari Komisi II Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Selasa (21/6/2011).

Ganjar juga mempertanyakan mengapa Andi menolak keberatan Bawaslu atas penggunaan surat MK Nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 dalam rapat pleno KPU tersebut. Saat itu, Bawaslu menganggap, terdapat kejanggalan pada surat MK yang diberikan Andi. Namun, Andi mengabaikan keberatan itu.

"Protes Bawaslu yang tidak diindahkan KPU perlu juga kita tanyakan. Apakah ini faktor teknis, ataukah faktor kesengajaan. Menurut saya yang harus dibuktikan keterangan Andi saat di Pleno dengan KPU dan bertemu utusan MK di Jak TV," ujar Ganjar.

Seperti diberitakan, Andi Nurpati, politisi Partai Demokrat, namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus pemalsuan dan penggelapan surat putusan MK. Apalagi, Ketua MK Mahfud MD juga mempertanyakan Andi yang mengaku bahwa surat MK tidak berstempel sehingga dia tidak menggunakannya.

Namun, sampai Selasa (21/6/2011), Andi tidak pernah menunjukkan surat tak berstempel itu atau mengembalikannya pada MK. Dia justru menggunakan surat yang diakuinya diterima lewat faksimili. Surat itu diberi dengan nomor sama dengan surat asli MK 112/PAN. MK/VIII/2009. Namun surat palsu dengan faksimili itu dibuat pada tanggal 14 Agustus 2009. Berbeda dengan surat asli yang dibuat 17 Agustus 2009.